Implementasi Pancasila terhadap Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia sebagai negara hukum, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penerapan prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa semua kegiatan negara harus didasarkan pada hukum yang relevan, adalah bagian dari gagasan negara hukum ini.  Simorangkir berpendapat bahwa negara hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kejahatan, sebagai perilaku yang melanggar norma sosial dan merugikan individu serta masyarakat, memerlukan pertanggungjawaban melalui hukuman pidana untuk mencegah kerugian lebih lanjut (Djamali, 2001).

Saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa yang menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah. Tim Penulis Buku Pendidikan Anti-Korupsi (2011) menegaskan bahwa korupsi merupakan cerminan dari ketidakjujuran dan penyimpangan moral. Melalui UU No. 30 Tahun 2002, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi masalah ini. KPK memiliki tanggung jawab dan wewenang khusus terkait pemberantasan korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 untuk Indonesia menunjukkan nilai 3,85 yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan tantangan dalam membangun budaya anti-korupsi di masyarakat. Kasus terbaru melibatkan Syahrul Yasin Limpo, yang terlibat dalam praktik korupsi di Kementerian Pertanian sejak 2020. Kasus ini menyoroti perlunya analisis lebih lanjut mengenai penerapan prinsip negara hukum dalam pemberantasan korupsi, tantangan yang dihadapi oleh KPK, serta faktor-faktor penyebab korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam konteks hukum Indonesia serta untuk memahami efektivitas sistem hukum dalam menangani korupsi.