Upaya Pencegahan Terjadinya Body Shaming Berujung Bullying Dilingkungan Sekolah Menengah Pertama 43 Kota Bandung

Abstract

Kementrian Kesehatan menyebutkan bahwa 1,2 milyar penduduk atau 18% penduduk di dunia adalah seorang remaja, sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2014 terdapat 65 juta jiwa atau sekitar 25% remaja. Permasalahan mengenai bullying tidak pernah selesai hingga saat ini, perilaku yang tidak bagus ini menjadi suatu fenomena yang semakin membuat resah dan menjadi suatu sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang ada pada kasus bullying di sekolah menempati peringkat pertama dalam pengaduan yang diajukan oleh masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dengan kasus sebanyak 369 kasus sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan lembaran mengenai masalah yang ada. Dampak bullying pada korban sangat serius dan dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka, mungkin mengalami kecemasan, depresi, penurunan harga diri, kesulitan belajar, isolasi sosial, dan bahkan pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri. Pada saat melakukan penyuluhan, kami menemukan beberapa contoh kasus yang kami dapatkan dari siswa-siswi yang terjadi di SMPN 43. Salah satu kasus terjadi pada ada seorang siswa yang mengalami perundungan dengan diperintahkan untuk mengerjakan tugas milik temannya dengan paksaan. Permasalahan mengenai bullying tidak pernah selesai hingga saat ini, perilaku yang tidak bagus ini menjadi suatu fenomena yang semakin membuat resah dan menjadi suatu sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Body shamming yang dilakukan secara verbal atau penghinaan citra tubuh secara langsung diatur dalam pasal 310 KUHP, jika perundungan dilakukan dalam bentuk narasi atau melalui media sosial di atur dapat pasal 311 KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.