Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat-Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999

Main Article Content

Windy Rahmawati

Abstract

Violation of the Highest Retail Price (HET) of medicines by pharmacy businesses is a serious problem in the context of consumer protection in Indonesia. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the principles and rules that must be followed by business actors in ensuring reasonable and affordable prices for consumers. This study aims to analyze drug HET violations by pharmacy business actors and their implications for consumers. The research objectives in this study are to find out the legal rules governing violations of the highest retail prices by business actors, to find out whether drug prices are in accordance with the Decree of the Minister of Health and to find out what efforts can be made by consumers to sell drugs above the price. Highest Retail. In this study the method used is qualitative method, with a normative legal approach, namely the use of sources of legal material in the form of legal regulations, decisions, legal principles, legal theory and jurisprudential doctrine or opinion. The data collection technique using literature study is the study of written information about law that comes from various sources and is widely published and needed. The role of the media is also very important in providing information about HET violations and their consequences. The media can help increase public awareness and support HET enforcement efforts by reporting cases of violations and actions taken by the government. Cooperation between the government, producers, distributors and retailers also needs to be improved to ensure that the prices offered to consumers are in accordance with the HET. Good coordination and oversight between all parties involved will help prevent violations from occurring.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rahmawati, W. (2023). Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat-Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 1(01). Retrieved from https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/275
Section
Articles

References

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2013). Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2013 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium dan Premium.

Prasetyo, A. D. (2017). Analisis Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Bahan Bakar Minyak di Kota Semarang.

Kusuma, A., & Prasetio, A. (2018). Analisis Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6(1), 78-88.

Saragi, Y. A., & Wijaya, R. E. (2019). Analisis Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium dan Premium di Pasar Tradisional Kecamatan Medan Johor. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 66(1), 11-20.

Rachmawati, F., & Suparno, S. (2020). Analisis Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Semarang. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 8(2), 159-171.

Kusumawardani, N., & Widarjono, A. (2020). Analisis Dampak Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(1), 27-42.

Pratama, B. (2019). Dampak Pelanggaran HET terhadap Stabilitas Harga dan Stabilitas Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 6(1), 15-24.

Asmara, Y. D. (2019). Dampak Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi terhadap Inflasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 27(2), 97-108.

Alamsyah, H., & Adhiutama, A. (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Amiruddin, A., & Setiyawati, S. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat di Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2017). Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1304 tentang Pedoman Penetapan dan Pengendalian Harga Eceran Tertinggi Obat yang Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai di Apotek. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Fajrina, N. (2016). Analisis Pengaruh Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Beli Apoteker (HBA), dan Harga Jual Umum (HJU) Terhadap Keuntungan Kotor pada Apotek di Kota Padang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Farmasi, 1(1), 37-44.

Yulianti, S., & Prasetya, A. (2018). Pengaruh Perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap Harga Jual Obat pada Apotek di Kota Bandung. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(1), 55-62.

Yusuf, A., & Riyanto, D. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Obat-obatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 4(1), 12-20.