Studi Kasus Problematika Agraria di Kawasan Bukit Duri Terhadap Perspektif Asas-Asas Pancasila

Abstract

Nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai dasar filosofis negara Indonesia, menjadi sumber hukum yang melandasi penyelesaian berbagai persoalan, termasuk permasalahan agraria yang kian kompleks. Tanah yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia seringkali menjadi objek perebutan, memicu berbagai konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa di tahun 2023, setidaknya 241 kasus konflik agraria terjadi di Indonesia, dengan fokus pada isu penggusuran, relokasi, dan status tanah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, dengan sumber informasi dari berbagai jurnal, artikel, dan sumber resmi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, menggali dan menginterpretasikan informasi untuk memahami dimensi masalah agraria di Kampung Bukit Duri dalam kerangka asas-asas Pancasila. Pancasila, yang berakar dari bahasa Sanskerta dengan arti "lima prinsip", menjadi pedoman fundamental bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks kasus Kampung Bukit Duri, penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur Ahok saat itu pada akhirnya merugikan warga. Hal ini memicu kemarahan masyarakat karena tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.Pengabaian hak-hak masyarakat dalam kasus relokasi Kampung Bukit Duri bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan, dan sila kelima yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus konflik di Kampung Bukit Duri terkait relokasi dan penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dianalisis melalui perspektif asas-asas Pancasila. Nilai-nilai ini dapat menjadi landasan untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.