Fungsi Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana Alam Buatan Berupa Kebakaran Hutan

Abstract

Tidak optimalnya penegakan hukum secara konvensional sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum terkait tata cara penanganan aspek hukum kebakaran hutan dan lahan maupun terjadinya penyimpangan pada proses penegakan hukum konvensional baik di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Akibatnya tidak saja warga negara yang dirugikan (suferer) tetapi juga tidak jelasnya proses penegakan hukum konvensional akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Tulisan ini mengangkat permasalahan dan dampak kebakaran hutan yang menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di tanah air. Dampak dari kebakaran hutan adalah hilangnya berbagai manfaat ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung di dalamnya termasuk keanekaragaman hayati. Ada dua faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami misalnya adalah musim kering yang ekstrim yang disebabkan oleh dampak El-Nino. Sedangkan faktor manusia meliputi penggunaan api dalam persiapan lahan, adanya kekecewaan terhadap pengelolaan hutan, illegal logging, kebutuhan untuk makanan ternak, perambahan hutan, dan sebab-sebab lain. Sejarah tentang kebakaran hutan pun dibahas, mulai dari zaman pra-kemerdekaan sampai dengan saat ini. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi para akademisi dan pemangku kebijakan mengenai bahayanya dampak kebakaran hutan.