Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Abstract

Layanan pinjam meminjam uang berbasis tekonologi (Fintech) lahir dari perkembangan teknologi informasi. Adanya teknologi informasi ini telah memberikan berbagai kemudahan terhadap masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Salah satu contohnya yaitu kemudahan finansial dari pinjaman online. Dengan pinjaman online ini, masyarakat bisa meminjam uang secara online tanpa harus pergi ke lokasi pemberi pinjaman. Dengan mengakses situs web Fintech dan memasukkan informasi pribadi menggunakan Foto KTP, transaksi keuangan seperti peminjaman dan pengiriman uang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan kemudahan tersebut tentunya tidak hanya berdampak positif, namun banyak juga permasalahan yang muncul akibat layanan pinjam meminjam uang berbasis IT tersebut, seperti mudahnya syarat pengajuan pinjaman online sehingga debitur tergiur dan terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi. Maka, permasalahan yang diambil oleh peneliti yaitu apa sajakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam layanan pinjaman online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat umum, dan debitur khususnya, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum apa saja yang didapat ketika berada dalam perjanjian pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dan analitis melalui penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber data premier dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online terdapat dua macam yaitu perlindungan hukum secara preventif yang merujuk pada Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 dan perlindungan hukum secara represif yang merujuk pada Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013.