Penggusuran Pemukiman Untuk Sircuit Mandalika

Abstract

ABSTRAKPeo

Penggusuran lahan di kawasan Mandalika merupakan narasi panjang proses pembebasan lahan, mulai dari rezim Orde Baru hingga saat ini. Mengapa penggusuran tanah yang dilakukan oleh rezim otoriter dilanjutkan oleh rezim yang terpilih secara demokratis, justru tidak sebaliknya? Jika rezim sebelumnya lebih menyukai kekerasan, maka rezim “demokratis” memadukannya dengan pendekatan hukum. Menggabungkan keduanya, pendekatan kekerasan dan hukum, tidak diragukan lagi lebih canggih daripada hanya memanfaatkan kekerasan, ancaman dan intimidasi. Masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski diancam dan diintimidasi akhirnya mengubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi menuntut ganti rugi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik tanah tentang bagaimana mereka terusir dari kampung halaman mereka. Peneliti juga mewawancarai perusahaan, kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional yang secara aktif ikut serta dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum gagal mengungkap kekerasan dan pelanggaran HAM secara utuh. Lebih lanjut, penggusuran, meski dibungkus dengan pendekatan hukum, di era digital yang semakin terbuka, tetap menjadi sorotan dunia internasional.