Pengaturan Pidana Pengganti Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aturan mengenai pidana pengganti atas pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku, sekaligus mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha apabila tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dendanya, sebagaimana ditetapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kejahatan perdagangan orang mencerminkan bentuk baru perbudakan modern yang bersifat transnasional dan telah menjadi fokus perhatian masyarakat internasional. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, termasuk badan hukum atau korporasi, yang menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh keuntungan finansial secara besar-besaran. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun, mekanisme pemidanaan terhadap badan hukum tentu berbeda dengan individu karena korporasi tidak memiliki unsur jasmaniah yang dapat dijadikan dasar untuk pembuktian kesalahan secara tradisional. Pasal 25 UU TPPO mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebutkan siapa yang dianggap sebagai “terpidana” dalam konteks korporasi. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian norma dan menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperjelas norma hukum yang berlaku serta mendorong adanya pembaruan dalam regulasi pemidanaan terhadap subjek hukum korporasi.