Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station dalam Perspektif Etika Hukum

Abstract

Sebanyak 221 juta jiwa atau mencapai 78,19% jumlah penduduk di Indonesia merupakan pengguna internet aktif per tahun 2024 akibat pesatnya arus globalisasi. Sehingga, untuk menunjang jumlah pengguna internet yang masif, Menkominfo membuat suatu kebijakan, yaitu melaksanakan proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Namun, terjadi tindakan korupsi dalam proyek tersebut oleh anggota Menkominfo dan penyelenggara proyek itu sendiri, di antaranya adalah Johnny G.. Plate, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto. Kasus tersebut merupakan suatu fenomena kompleks yang melibatkan pelaku proyek dan kemaslahatan masyarakat dalam lingkup teknologi informasi. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini akan menjabarkan identifikasi mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi dalam proyek BTS dan hasil analisis dalam mengatasi terjadinya tindakan korupsi melalui pendekatan etika hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi dalam proyek Base Transceiver Station (BTS). Selain itu, teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah Teori Deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724-1804. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka, untuk mendapatkan wawasan tambahan dalam mengemukakan hasil analisis dalam mengatasi terjadinya tindakan korupsi melalui pendekatan etika dalam hukum. Dalam perencanaannya, Menkominfo melakukan kontrak pembangunan BTS sebanyak 7.904 unit dalam 2 fase di tahun 2021-2022 dengan total nilai kontrak tersebut sebesar Rp9,5 Triliun. Proyek tersebut dikerjakan hingga pada 31 Maret 2022, tetapi hanya menyelesaikan pembangunan sebanyak 958 unit dari total target unit BTS. Sehingga, tertaksir kerugian keuangan negara dalam penyediaan BTS dan infrastruktur sebesar Rp 8.030.304.161.045,51 atau sejumlah 8 Triliun. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut pun dikenakan sanksi akibat dari perbuatan tidak terpuji yang menyengsarakan rakyat. Maka, dalam hal ini penegakan hukum yang berlaku telah sesuai dengan prinsip deontologi.