Etika Hakim Dalam Memutuskan Vonis Bagi Koruptor
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
In Indonesia, corruption is an extraordinary crime extraordinary crime. Corruption is an act that is detrimental to the state and aims to benefit personal interests. Indonesia is ranked 110th out of 180 countries as the most corrupt country in the world. This right shows that Indonesia's corruption level is still relatively high. The high number of corruption cases can be caused by the punishment given not having a deterrent effect on the corruptors. Judges sometimes receive intervention from other parties in handing down sentences to corruptors. Therefore, the author is interested in studying further regarding the intervention received by judges to hand down light sentences to corruptors and linking this to the judge's professional code of ethics and Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power using normative juridical methods, literature studies, complete with group discussions and hearings. The research results showed that there were judges who received intervention from other parties so that the sentences given to the defendants were much lighter than those charged by the public prosecutor.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
(n.d.).
Abdullah, K. (2012). Diskriminasi Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencurian Dan Korupsi di Indonesia.
Darniati, C. A. (2022). Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim No. 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN. Bna).
Dr. Achmad Rifai, S. M. (2020). Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
Fransisco Geraldy Sulu, R. F. (2023). Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Mentri Sosial Juliari Batubara. Lex Privatum Vol.XII/No.2.
Fransisco Mekel, O. A. (2020). Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. Lex Administratum, Vol. VIII/No. 04, 125.
Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Menjatuhkan Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7.
Maiwan, M. (n.d.). Memahami Teori-Teori Etika : Cakrawala dan Pandangan. 204.
Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Warta Edisi : 52 .
Pangaila, T. N. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. Lex Privatum, Vol. IV/No. 3.
Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, .
Watch, I. C. (2021). Tren Vonis Korupsi 2020 "Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Berikan Efek Jera". Jakarta.
Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis .
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan PN PELALAWAN Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plw
Judicial Commission The Republic of Indonesia, Terbukti Menerima Suap, Hakim DS Diberhentikan Dengan Tidak Hormat
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Pembukaan
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Pembukaan
Adeng Septi Irawan, S.H., Etika Profesi Hakim dalam Hubungan Sosial Masyarakat (Menurut KEPPH), PN. Sukamara, 2021.