Perlidungan Hukum Bagi Korban Ransomware Wannacry

Abstract

Di zaman globalisasi sekarang ini Kemajuan Teknologi menjadi faktor utama yang memiliki dampak dari kasus kasus di dunia siber, salah satu contohnya Data. Data merupakan bagian penting di era Teknologi Informasi yang memiliki tingkat sesnsitifitas yang cukup tinggi bagi siapapun. Data untuk saat ini maupun itu data pribadi atau data kelompok memerlukan tingkat pengamanan data yang baik diperlukan dalam menjamin kerahasiaan suatu data termasuk dari serangan beberapa jenis virus malware maupun Ransomware.

Malware maupun Ransomware adalah jenis virus yang bekerja dengan konsep merusak, mencuri hingga mengunci data yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Data-data yang dikunci oleh Ransomware adalah data yang dienksripsi dan diincar sehingga data tersebut tidak dapat diakses kembali, pengguna yang terkena serangan Ransomware diharuskan menghubungi kontak dari pembuat Ransomware tersebut dengan membayar pada sejumlah uang dalam melakukan decrypt dari data yang terkunci tersebut. Serangan Ransomware telah memenuhi untur Tindak Pidana pemerasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Sebagai pelaku yang telah melakukan pemeraran yang diatur juga dalam Pasal 27 ayat 4 UU ITE dibarengi dengan adanya pengancaman dengan menutup akses data korban itu sendiri. Dengan adanya upaya dari pemerintah telah melakukan sebuah perlindungan hukum bagi korban Ransomware antara lain melalui pengaturan dalam Pasal 27 Ayat (4) UU ITE. Serta adanya penerapan sanksi kurungan dan denda bagi pelaku serangan kejahatan Ransomware. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengguna ruang siber dapat dilakukan oleh perorangan (pribadi) dengan cara membangun pertahanan dalam serangan siber. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban Ransomware diperlukannya bentuk kerjasama antara pemerintah dalam pembuatan UU dengan korban Ransomware untuk menagani tindak kejahatan siber kedepannya. Oleh karena itu segala bentuk kejahatan siber tidak dapat disentuh oleh aturan hukum konvensional.