Kode Etik Advokat sebagai Tameng Profesional: Antara Pedoman Moral, Instrumen Disiplin, dan Perlindungan Hukum

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan akses yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini menempatkan profesi advokat sebagai salah satu elemen penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum. Besarnya peran dan kewenangan advokat menuntut adanya standar etika yang mengatur perilaku profesional agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Kode Etik Advokat Indonesia dalam praktik profesi advokat, khususnya sebagai pedoman moral, instrumen penegakan disiplin, dan sarana perlindungan hukum bagi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi Kode Etik Advokat Indonesia dalam menjaga integritas profesi advokat serta memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (deep interview) terhadap seorang advokat praktisi, yang didukung oleh studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia memiliki fungsi ganda yang saling berkaitan. Kode etik tidak hanya berperan sebagai pedoman moral yang membentuk integritas dan sikap profesional advokat, tetapi juga sebagai instrumen disiplin yang mengarahkan perilaku advokat agar tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik terbukti memberikan perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana tercermin dalam kasus Alvin Lim yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap advokat yang bertindak profesional dan beretika. Dengan demikian, kode etik bukan sekadar pembatas, melainkan menjadi instrumen penting dalam menjaga martabat profesi advokat serta menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.