Tanggung Jawab Moral Hakim terhadap Rasa Keadilan Masyarakat di Indonesia ditinjau dari Kode Etik Profesi

Abstract

Penelitian ini membahas integritas etis dan tanggung jawab profesional hakim dalam sistem peradilan Indonesia.  Hal ini sangat penting untuk mewujudkan peradilan yang adil, independen, dan terhormat.  Hakim memainkan peran penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.  Keputusan mereka tidak hanya menentukan nasib pihak-pihak yang mengajukan kasus, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.  Oleh karena itu, integritas etis dan tanggung jawab profesional hakim menjadi syarat utama dalam menciptakan negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan yang mengatur etika dan tanggung jawab profesional hakim, melihat bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan, serta mengetahui tantangan yang dihadapi hakim dalam menjaga integritas etika di tengah tekanan internal dan eksternal.  Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.  Sumber data tersebut diperoleh dari kajian literatur peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Kode Etik Hakim, serta berbagai literatur dan jurnal ilmiah terkait etika profesi dan kekuasaan peradilan.  Kode etik dan pedoman perilaku juri, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan etika hakim di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif.  Namun, dalam pelaksanaannya, masih dihadapi berbagai kendala, seperti tekanan beban kasus yang tinggi, lemahnya pengawasan internal dan perbedaan tingkat integritas pribadi hakim.  Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma etika yang ideal dan praktik peradilan yang sedang berlangsung.  Oleh karena itu, perlu diperkuat edukasi etika, meningkatkan mekanisme pengawasan, dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan untuk menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia (Komisi Yudisial Republik Indonesia 2022).