Analisis Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Perspektif Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses penyidikan, penuntutan, serta eksekusi putusan pengadilan. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, kejaksaan dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa wajib mematuhi kode etik yang mencakup etika kepribadian, etika dalam menjalankan tugas, etika pelayanan kepada masyarakat, serta etika dalam berinteraksi sesama rekan kerja. Namun masih sering terjadi pelanggaran kode etik oleh jaksa sehingga menjadi permasalahan serius yang mengancam integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, praktik menyimpang seperti penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan pelanggaran prinsip independensi masih terjadi. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip etika dan tanggung jawab profesi hukum sebagai penegak keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jaksa, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukannya penguatan sistem pengawasan independen, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pembinaan etika profesi berkelanjutan untuk mewujudkan jaksa yang profesional dan berintegritas sesuai dengan prinsip Tri Krama Adhiyaksa.