Analisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dalam perspektif kriminologi - Akbar, Mochamad Rafli (Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 2023)
Dalam kasus korupsi yang berbeda, lebih dapat dipahami oleh pihak yang berbeda daripada penghapusannya, meskipun korupsi adalah kejahatan yang mempengaruhi kepentingan yang berbeda dalam hal hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi, keuangan negara, moral nasional, dll. Ini adalah perilaku buruk dan seringkali sulit untuk diobati. Contoh kasus perkara tindak pidana korupsi yaitu pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, yang mana Terdakwanya adalah Kepala Daerah (mantan Gubernur Sumatera Utara). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menemukan bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam perspektif kriminologi dan pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana deskriptif analitis adalah menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni permasalahan ini hendak dikaitkan dengan peraturan normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yakni berupa bahan primer, sekunder mapun tersier. Dan método análisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi lalu dihubungan dengan peraturan untuk mengetahui mengani kesenjangan yang ada dalam permasalahan tersebut. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam perspektif kriminologi adalah karena ananya perilaku abnormal dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dimana para perampok uang negara itu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun perbuatan tersebut dirasionalisasi. Dan pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.